Atas Nama Rakyat

        Semua tindakan pemerintah selalu mengtasnamakan rayat, untuk kesejahteraan rakyat, kepentingan rakyat banyak. Dengan dalih ini seakan apa yang diputuskan sah dan legal secara yuridis, walaupun dalam proses pengambilan leputusannya busuk.
     Hal hal yang terkait dengan perekonomian, dalam edialnya dibentuk koordinator, namun di lapangan koordinasi di bawah komando koordinator terkadang mandek sebab terkait dengan politik kepentingan, hal ini yang menyebabkan kegaduhan dalam penerapan kebijakan, yang tragis Presiden sebagai kepala eksekutif yang bertanggung jawab langsung atas kebijakan yang akan di ambil kadang terabaikan. 
       Rapat koordinasi di tingkat kementrian seharusnya dapat meredam munculnya statement miring yang membingungkan publik dalam hal ini rakyat, yang selalu di atasnamakan. Ketegasan dan kesigapan kepala eksekutip dalam penguasaan pembantunya dalam hal ini sangat diperlukan, tidak terjebak dalam ruang publik terbentuknya opini rakyat yang membingungkan.